Temuan KNTI, Masyarakat Pesisir Semakin Tersisih

By Kabar Pulau 12 Sep 2018, 13:33:58 WITKabar Kota Pulau

Temuan KNTI, Masyarakat Pesisir Semakin Tersisih
Masyarakat Gebe yang kini ruang hidup mereka diserbu tambang nikel

Penulis: M Ambari/Mongabay

Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Peisisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di semua provinsi, dinilai masih belum terbuka dan hanya melibatkan segelintir masyarakat pesisir yang menjadi stakeholder utama. Fakta itu diperkuat, dengan tidak adanya tahapan konsultasi mulai dari desa/kelurahan yang di dalamnya ada pulau-pulau kecil, kecamatan, hingga di kabupaten/kota. Kondisi yang sama juga terjadi di  Maluku Utara. Proses penyusunan dan pembahasan Perda ini di Maluku Utara juga dinilai sangat tertutup. Pasalnya, public   belum mengetahui secara detail Perda ini

Dilansir Mongabay.com (http://www.mongabay.co.id/2018/03/16/pemprov-jateng-langgar-undang-undang-dalam-pembahasan-zonasi-pesisir) Lembaga  Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengatakan berkaitan dengan penyusunan Perda RZWP3K yang menjadi landasan  pengaturan tata ruang laut nasional ada temuan   bertentangan dengan semangat Pemerintah yang tengah melaksanakan agenda poros maritim di berbagai bidang.

“Termasuk, percepatan pembangunan infrastruktur, penambahan daerah konservasi, penyusunan dan pemberlakuan zonasi laut, hingga revisi maupun keluarnya Undang-Undang,” ungkap Ketua Harian DPP KNTI Marthin Hadiwinata di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, dengan adanya temuan di atas, menunjukkan bahwa proses konsultasi publik hanya dilakukan di daerah tertentu saja. Bahkan, dari hasil temuan di lapangan, ditemukan juga fakta bahwa konsultasi ada yang hanya dilakukan di ibukota provinsi saja dan sama sekali tidak melibatkan masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Tidak cukup disitu, Marthin mengatakan, dari hasil temua

Tulis Komentar Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar