Perjuangan Perda Masyarakat Adat Masih Berliku

By Kabar Pulau 28 Agu 2017, 07:04:34 WITEtniq

Perjuangan  Perda  Masyarakat  Adat Masih Berliku

ini yang mesti diubah, sebab jauh-jauh hari sebelum negara ini lahir, masyarakat adat sudah ada dan memiliki kearifan dalam penguasaan atas wilayah adat. Dalam prespektif konstitusi, masalah SDA     ada pengakuan kostitusioanal SDA dikuasai oleh masyarakat adat. Hendra menilai,  Putusan MK 35 semakin  memperkokoh posisi masyarkat adat dalam sistem hukum Indonesia. Sebab tafsir ideal dari putusan MK 35 itu menempatkan penguasaan hutan sekaligus dengan tanah, tidak seperti yang di pikirkan oleh pemerintah yang coba memisahkan antara hutan dan tanah,”  jelasnya.

Terkait MK 35 dia mengatakan, amar putusan itu ada tiga kategori hutan, yang pertama hutan negara yaitu hutan yang kuasai oleh negara, yang ke dua hutan subjektif individu atau badan hukum lainnya yang di kuasai oleh individu atau perorangan serta badan hukum, dan ketiga hutan adat yang jelas di kuasasi oleh masyarakat adat.

Sehingga perspektif konstitusional masyarakat adat memiliki legitimasi yang cukup. Baik UUD 1945, putusan MK 35, peraturan Mentri Kehutanan,  sumber daya air juga secara jelas diatur dalam undang-undang desa yang dibahas secara khusus tentang desa adat. Cara  kerjanya yaitu pemetataan wilayah adat, wewenang adat dalam pemerintahan, serta perumusan Perdes adat.

Sementara Darwis Muhammad salah satu Perwakilan masyarakat adat mengatakan mereka hanya butuh pengakuan  pemerintah bukan menganggap Perda ini sebagai penghambat pembangunan. “Kehadiran masyarakat adat sudah sejak negara ini ada dan kami telah hidup atas dasar kearifan dalam pengelolaan hutan. Kami ingin menjaga dan merawat bumi  lewat cara kami sendiri yang masih relevan dengan Undang-undang dan perkembangan zaman,”ucap Darwis. (aji)

 

 

 


Tulis Komentar Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar