Perjuangan Perda Masyarakat Adat Masih Berliku

By Kabar Pulau 28 Agu 2017, 07:04:34 WITEtniq

Perjuangan  Perda  Masyarakat  Adat Masih Berliku

dat dan hak tradisionalnya dalam konteks pembentukan pemerintahan daerah, Pasal 28I ayat (3) tentang Pengakuan Masyarakat Adat dalam konteks Hak asasi manusia dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) mengenai hak Masyarakat Adat dalam konteks kebudayaan, UUD 1945. Jelasnya.

Sejak Putusan MK. 35 tahun 2015, pengakuan Masyarakat Adat melalui produk hukum daerah mengalami peningkatan.  Saat ini sedikitnya terdapat 70 produk hukum daerah yang telah ditetapkan pengakuan keberadaan Masyarakat Adat, Wilayah Adat, Hutan Adat, Lembaga dan Peradilan Adat, serta Desa Adat, dengan luas wilayah adat yang diakui sebanyak 213.541,01 Ha.

Sehinggadi tingkat nasional juga muncul pengakuan hukum secara konkret berupa penetapan sembilan hutan adat seluas 13.097,99 yang diserahkan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2016  lalu di Istana Negara. “Kitapun berharap komitmen negara terus berpihak bagi masyarakat adat,” harapnya.

Sementara Ali Lating mengatakan, segala penghancuran terhadap hukum adat akan membuka jalan  bagi kekacauan sosial. Mereka perlu melepaskan kulit  putihnya dan melihat  hukum adat melalui mata pribumi  jika mereka  hendak memahaminya dengan benar. Demiakn Ali mengutip  Van Vallonhoven ( David Henley dan Jamie Davidson) dalam buku Adat Dalam Politik  Indonesia . 2010;42-45.

Menurutnya, Masyarakat adat dalam pandangan politik local dari Sabang sampai Merauke suda mempunyai tradisi yang sudah ada dan  turun temurun baik dalam rekrutmen elit-elit lokal serta mengangkat pemimpin di tingkat desa muapun komunitasnya. Apalagi, dalam proses pengelolaan tanah atau SDA baik darat, laut dan pesisir masyarakat adat sudah punya cara pengelolaan sesuai sistem pengetahuan lokal.  

Dia mencontohkan, di Maluku kita kenal dengan  sasi juga beberapa daerah di Maluku. B

Tulis Komentar Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar