Pembentukan Perda Masyarakat Adat Menemui Jalan Berliku

By Kabar Pulau 19 Des 2017, 06:57:21 WITEtniq

Pembentukan  Perda  Masyarakat  Adat  Menemui  Jalan Berliku

Sementara parlemen memandang  sebaliknya. “Masyarakat adat itu masyarakat asli Indonesia meski berbeda satu dengan yang lain karena itu kita ber-bhineka tungal ika.  Problem yang kita hadapi sekarang  adalah harmonisasi di tingkat pusat dan daerah,”ujar Nam.

Masalah yang dihadapi saat ini katanya, perlu difikirkan bersama untuk ditemukan solusi dan dibantu  penyelesaiannya.  “Kita semua  harus menjadi solutor dan itu harus kita lakukan. Apalagi pemerintah juga belum memilliki niat baik terhadap hal tersebut. Hak hak masyarakat adat itu harus diperjuangkan,” katanya.

Sementara Sinung dari Direktorat  Advokasi Pengurus Besar AMAN mengatakan, keberadaan Masyaakat  Adat telah disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 2,  UU Kehutanan, UU Pesisir dan Pulau-pulau kecil, UU Pertanahan dan masih banyak lagi UU sektoral lainnya yang meneguhkan eksitensi masyarakat adat.

Sayangnya Undang- undang itu hanya menempatkan masyarakat adat sebagai objek atau sasaran. Bukan sebagai subyek ataupun sebagai pihak yang aktif dalam melakukan kegiatan. Masyarakat adat dipandang hanya sebagai objek. Makanya,  AMAN  perlu mendorong adanya  UU masyarakat adat  sebagai payung.  “Begitu juga ada produk hukum di daerah karena itu amanat konstitusi,”imbuhnya.   

Untuk memuluskan  produk  hukum ini katanya,  memang sulit karena di  direktorat atau departemen di pemerintahan yang  diharapkan,  masing-masing berjalan dengan tupoksiny. Akhirnya  masyarakat adat menjadi sasaran konflik bahkan hilang hak-haknya. Masyarakat adat juga tercerabut dari ruang hidupnya. “AMAN memandang perlu ada  UU yang lahir berpihak pada Masyarakat Adat untuk menjaga eksistensi mereka. Nah   kehadiran Perda masyarakat adat

Tulis Komentar Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar