Masyarakat Adat Butuh Perda PPHMA

By Kabar Pulau 07 Agu 2017, 06:09:06 WITEtniq

Masyarakat  Adat  Butuh Perda PPHMA

at.

Soal ini,  Ketua AMAN Maluku Utara Munadi Kilkoda  mengatakan, penyerahan dua peta wilayah adat ini sekaligus sebagai informasi yang nanti jika ada revisi RTRW dapat di sinkronkan. “Kami bertemu dengan Bappeda karena tahu urusan masyarakat adat ini tidak terlepas  dari tanggungjawab Bappeda” ujarnya.

Menurutnya   jumlah masyarakat adat cukup banyak, namun hak mereka belum diakui pemerintah. Ke depan wilayah adat mereka masih ada yang akan dipetakan ini baru sebagian kecil.  “Pemetaan wilayah adat ini dasar hukumnya Putusan MK Nomor 35/2012 tentang hutan adat bukan hutan negara. Pemetaan wilayah adat itu operasional  dari putusan tersebut,” ujarnya. Ada contoh menarik  dari Fritu, masyarakat adat memetakan wilayah adat mereka lalu membuat tata ruang dalam bentuk zonasi. “Ada kawasan yang masyarakat adat lindungi, seperti sungai, mangrove dan pesisir. Jadi ini sebenarnya harus  diberikan apresiasi dalam bentuk dukungan, karena sudah membantu pemerintah”katanya.

Munadi turut mendesak  Pemerintah daerah segera mengesahkan  Perda PPHMA itu.   “Meskipun tahun ini Perda PPHMA belum disahkan, kami berharap periode ke depan sudah disahkan,”harapnya.

Di kesempatan itu aktiivis Sawit Watch Eep Saepullo mengatakan  mereka justru melihat hutan di Halmahera ini  dalam ancaman karena berbagai kebijakan yang mengalihfungsikan hutan.  Dia menyesalkan  kebijakan pemberian izin sawit di pulau – pulau kecil yang massif terjadi saat ini .  “Mestinya pemerintah mendorong tanaman  pala yang sudah ada sejak dulu, bukan sawit.Kami bersama  AMAN mendorong ini untuk melindungi ruang kelola masyarakat. Karena itu penting pemerintah mengeluarkan satu produk hukum yang bisa menjaga wilayah adat,”&

Tulis Komentar Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar