Komisi III DPR: Indonesia Harus Galang ASEAN Military Observer ke Rakhine

By Kabar Pulau 10 Sep 2017, 14:59:25 WITEtniq

Komisi III DPR: Indonesia  Harus  Galang ASEAN Military Observer ke Rakhine

masjid Indonesia sebagai simbol perdamaian. Ini juga  karena ada ethnic cleansing di eks Yugoslavia tersebut.

Menyangkut penindasan warga Rohingya,  adalah soal kemanusiaan  yang tidak bisa dibatasi oleh teritorial negara  karena bersifat universal. “Ethnic cleansing itu melawan Konvensi  Genosida 1948 yang ditetapkan PBB. Manusia tidak bisa dizolimi karena latar belakang suku, ras dan agama,”katanya. Indonesia menurut dia memiliki konstitusi yang mewajibkannya turut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi sebagaimana  Pembukaan  UUD 1945.  Nah,  Myanmar hanya berada di ujung hidung dan sesama anggota ASEAN pula.  Walau ada pakta non intervensi ASEAN namun untuk kejahatan kemanusiaan seperti Rohingya adalah kewajiban konstitusional Indonesia meng-approach Miyanmar. “Tindakan pembantaian etnik adalah "crime against humanity"  atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu bisa saja pelakunya diseret ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda atau [International Court of Justice] sebagaimana Pasukan PBB menyeret Slobodan Milosevic dan Jenderal Ratko Mladic atas tuduhan  kejahatan perang di  Bosnia. (aji)


Tulis Komentar Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar