Kerusakan Hutan di Obi Cukup Serius

Berita Populer

• Pulau Obi yang Kaya Kini “Telah Ludes”
• Survei Kecil Kondisi Listrik Pulau-pulau di Maluku Utara
• “Sultan Tidore, Morotai dan Jokowi.”
• Riwayat Dusun Raja Suku Tobelo Dalam
• “Dunia Maluku”

Berita Terkait

• Negara Dibutuhkan Hadir di Tengah Warga Pesisir0
• Percepat Pengakuan Hutan Adat, Pemerintah Daerah Harus Proaktif0
• KLHK Bakal Revisi Aturan Amdal 0
• Penjahat Lingkungan Bakal Kena Sanksi Lebih Berat0
• "Super Blue Blood Moon" Waspadai Banjir ROB0

bsp;pembekuan sertifikat karena adanya 6 verifier yang secara kategoris tidak terpenuhi. Pengumuman pembekuan dilakukan pada  18 April 2017. “Anehnya tidak sampai satu bulan kemudian, tepatnya  12 Mei 2017 keluarlah pengumuman penerbitan sertifikat dari  lembaga sertifikasi yang sama, PT Lambodja Sertifikasi,”ujarya.

Pemantauan  FWI pada   Mei 2017 di lokasi perusahaan PT Poleko Yubarsons  menemukan 3 indikasi pelanggaran oleh perusahaan  terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VIBPPHH/2014 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian.

Pemantauan FWI juga menemukan ada ketidaksesuaian  area  konsesi  dengan  kawasan  hutan  produksi. Pasalnya pada kriteria Poin 1.1 Perdirjen No. P.14/PHPL/ SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dijelaskan bahwa  areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Hasil penilikan lembaga sertifikasi menyatakan  areal PT Poleko Yubarsons  telah sesuai   peruntukannya. Ini berbeda dengan temuan FWI Mei 2017 yang berdasarkan analisis data spasial dan pengecekan langsung  melalui kunjungan lapangan  terdapat sekitar 9.992 hektare area konsesi  berada di luar kawasan hutan fungsi produksi. Sebagaian besar atau sekitar 9.300 hektare di Area Penggunaan Lain (APL), 585 hektare di Hutan Lindung (HL) dan sisanya sekitar 74 hektare di Hutan Suaka Alam (HSA).

FWI   menemukan  pemukiman penduduk, fasilitas umum, dan kantor pemerintah (di antaranya adalah Rumah Sakit, Kantor Camat, Kantor Desa, Kantor Polisi, Bank, Sekolah) berada di dalam Area Penggunaan Lain (APL)