Kerusakan Hutan di Obi Cukup Serius

Berita Populer

• Empat Pelaku Spesialis Pencuri Barang Elektronik Diciduk Polisi
• Pulau Obi yang Kaya Kini “Telah Ludes”
• Survei Kecil Kondisi Listrik Pulau-pulau di Maluku Utara
• Riwayat Dusun Raja Suku Tobelo Dalam
• “Sultan Tidore, Morotai dan Jokowi.”

Berita Terkait

• Negara Dibutuhkan Hadir di Tengah Warga Pesisir0
• Percepat Pengakuan Hutan Adat, Pemerintah Daerah Harus Proaktif0
• KLHK Bakal Revisi Aturan Amdal 0
• Penjahat Lingkungan Bakal Kena Sanksi Lebih Berat0
• "Super Blue Blood Moon" Waspadai Banjir ROB0

sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, 48 ribu hektare atau 26 persen berupa semak belukar yang kemungkinan besar adalah lokasi ladang-ladang masyarakat, dan 421 hektare wilayah pemukiman, termasuk di dalamnya berbagai fasilitas umum dan gedung-gedung pemerintahan.

Pada sisi bencana lingkungan, sampai  2016 lalu saat dilakukan riset di setiap hulu sungai di Pulau Obi telah dan masih terjadi eksploitasi sumberdaya alam baik berupa pemanenan kayu (HPH) ataupun pertambangan. Pulau yang kecil ini hutannya sudah gundul sehingga terjadilah bencana tahunan yang merusak sumber- sumber kehidupan ini. Akibatnya adalah banjir yang sudah menjadi makanan rutin  tahunan bagi masyarakat Pulau Obi.   Desember 2016 banjir yang terjadi di Pulau Obi telah merusak lebih dari 1.400 bangunan dengan nilai kerugian mencapai ratusan miliar.

Masih menurut riset FWI, salah satu perusahaan yang memiliki andil mengelola hutan di Obi adalah Poleko Yubarsons. Perusahaan  ini memegang izin pengelolaan hutan IUPHHKHA dengan SK No. 962/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dengan luas izin  mencapai 86.599 hektare.  Lokasi izin perusahaan ini adalah di utara dan selatan Pulau Obi. Dengan izin  itu maka dapat dibilang bahwa PT Poleko Yubarsons  menguasai 32 persen wilayah daratan Pulau Obi.  PT Poleko Yubarsons telah memiliki sertifikat legalitas kayu atau SVLK. Penilikan sertifikasi  legalitas kayu sudah 3 kali dilakukan, yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Penilikan dan penerbitan sertifikat dilakukan  lembaga sertifikasi PT Lambodja Sertifikasi. Sertifikat terakhir  dikantongi PT Poleko Yubarsons bertanggal 12 Mei 2017.

Proses penilikan dan penerbitan sertifikat VLK untuk PT Poleka Yubarsons  menurut Barri, mengandung kejanggalan. Penilikan  20-25 Maret 2017 menghasilkan keputusan &n