Percepat Pengakuan Hutan Adat, Pemerintah Daerah Harus Proaktif

Berita Populer

• Pulau Obi yang Kaya Kini “Telah Ludes”
• Survei Kecil Kondisi Listrik Pulau-pulau di Maluku Utara
• “Sultan Tidore, Morotai dan Jokowi.”
• Riwayat Dusun Raja Suku Tobelo Dalam
• “Dunia Maluku”

Berita Terkait

• KLHK Bakal Revisi Aturan Amdal 0
• Penjahat Lingkungan Bakal Kena Sanksi Lebih Berat0
• "Super Blue Blood Moon" Waspadai Banjir ROB0
• Peringati Hari Primata dengan Mengedukasi Siswa0
• Demokrasi, Sebuah Ontologi Kecil.0

Baru dua wilayah sudah lengkap peta wilayah adat, yakni Perda Kabupaten Lebak, Banten Nomor 8 Tahun 2015 dan SK Bupati Sigi, Sulawesi Tengah, Nomor 189.1-521 Tahun 2015.

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan dan Kehutanan sudah membicarakan mengenai percepatan perhutanan sosial lewat Kementerian Dalam Negeri. “Agar, energi sosial untuk perhutanan sosial dan partisipasi pemda jadi lebih aktif.”

 

Usulan hutan adat

Bambang Supriyanto, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, KLHK, menyebutkan, dari 9,3 juta hektar peta partisipatif terdiri 777 peta usulan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), sebanyak 6,3 juta hektar kawasan hutan. Dari jumlah itu, usulan siap verifikasi ada 12 seluas 21.331 hektar, tersebar dari Aceh sampai Sulawesi Selatan.

Ada usulan 2,2 juta hektar dari 152 klaim hutan adat, 28 klaim seluas 107.203 hektar sudah memenuhi syarat sebagai calon hutan adat dengan syarat yang terpenuhi dan siap verifikasi dan validasi lapangan.

“Ada 107.203 hektar (yang berpotensi didorong mendapatkan surat keputusan pencadangan),” katanya.

Kasmita Widodo, Kepala BRWA mengatakan, angka 9,3 juta hektar, akan terus bertambah seiring pemetaan dan verifikasi lapangan.

Dia mendukung Menteri LHK segera mencadangkan hutan adat yang diusulkan baik BRWA maupun kelompok masyarakat sipil. Inventarisasi data pencadangan ini, katanya, bisa bertahap.

”Harapannya, pemerintah daerah punya peran aktif memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat.”

Tak hanya pengakuan, katanya, tetapi pemda juga pemetaan dan aktif mengajukan usulan kepada KLHK. Kasmita menyadari, proses penetapan hutan adat tak bisa sendiri-sendiri.

Dalam rakornas itu, region Sumatera mengidentifikasi usulan hutan adat terdiri dari 449.709 hektar (berdasarkan BRWA) te