Nonako: Sketsa Politik Maluku Utara

Berita Populer

• “Sultan Tidore, Morotai dan Jokowi.”
• Survei Kecil Kondisi Listrik Pulau-pulau di Maluku Utara
• “Dunia Maluku”
• “Catatan Kebudayaan; Rumahku Ternate”
• NKRI, Archipelago atau Negara Kepulauan

Berita Terkait

• NKRI, Archipelago atau Negara Kepulauan0
• Korupsi Sumber Daya Alam0
• Budayawan Maluku Jadi Pembicara di Munas Sastrawan0
• MAYA DILIKINI DAN PARDIDU0
• GURU0

Oleh: Sukarno M. Adam

Pengajar Sosiologi dan Filsafat STKIP Kie Raha Ternate

Peneliti Bundaran Institute

Pengantar dalam buku “Filsafat Politik”, Mikhael Dua mendeskripsikan politik menurut Carl Schmitt, yang mengidentifikasikan politik adalah kawan dan lawan—muaranya merupakan tindakan untuk mempertahankan kekuasaan (Madung, 2013). Pengertian tersebut, jauh berbeda dengan politik yang dikemukakan oleh Syariati yaitu “Siyasah” yang maknanya mendidik. Namun, riil politik atau fakta politik yang tergambar dalam politik lokal adalah tindakan untuk mempertahankan kekuasaan, bukanlah untuk mendidik masyarakat.    

Sandaran teori inilah memulai penulis memaknai dan memahami sketsa politik lokal untuk Pilwakot (pemilihan walikota) dan Pilbup (pemilihan bupati) ke depan. Memang “badai” politik di Maluku Utara sudah terasa sejak pemilukada, pemilihan legislatif, sampai pada pilpres yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin. “Badai” tersebut kembali menjadi hembusan yang tenang. Namun, hembusan tenang terasa hanya sekejap dan mulai menjadi kencang kembali, tatkala kalkulasi politik 2015 di depan mata. Yakinlah diksursus 2015 akan menjadi konsumsi publik dalam sehari dua ini. Inilah yang disebut dalam bahasa lokal (Ternate) adalah “nonako” yang artinya tanda.

Nonako atau tanda pertarungan politik sudah terlihat, gelombang diskursus bergulir. Bahkan tarik-menarik RUU Pemilukada yang ‘dikemudi’ melalui Jakarta yang telah disahkan menjadi UU, seakan menjadi sebuah penantian untuk lokal, Maluku Utara. Gong politik 2015 telah berbunyi sayembara politik lokal pun mulai. Mungkin