Masyarakat Adat Butuh Perda PPHMA

By Kabar Pulau 07 Agu 2017, 06:09:06 WITEtniq

Masyarakat  Adat  Butuh Perda PPHMA

AMAN Malut Serahkan Peta Wilayah Adat di Halteng

Penulis: Supriyadi Sawai/ volunter kabarpulau.com

Jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk, masyarakat adat sudah  ratusan tahun mendiami nusantara ini. Adat istiadat, tradisi, kebudayaan, pranata pemerintahan serta perangkat hukum adat masih hidup hingga sekarang.  Ini setidaknya menjadi dasar kenapa butuh aturan yang mengatur pengakuan  dan perlindungan   negara kepada mereka.

Dalam Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun1945.UUD1945), sebagai hasil  amandemen pertama UUD1945, menyatakan  bahwa “Negara mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat beserta hak-hak  tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.‚Äü Ketentuan Pasal 18B UUD1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dan  masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan  zaman dan peradaban”.

Frasa  “diatur dalam undang-undang” menentukan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyakat ada di atur dalam sebuah undang- undang. Namun, hingga dipenghujung  masa bakti DPR periode 2009-2014, belum juga muncul tanda-tanda disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat adat (RUUPMA). (http://www. kompasiana. com/sopianhadi83/ pengakuan- masyarakat-adat_54f5cf3ca333114a4f8b45b9).

Ini  juga yang  saat ini  didorong oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, Sawit Watch bersama perwakilan masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah. Tim ini telah berte

Tulis Komentar Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar