Maluku Utara Darurat Konflik Batas Wilayah

By Andhy EH 24 Des 2016, 21:44:00 WITPolmas

Maluku Utara Darurat Konflik Batas Wilayah

Pasca pemekaran Kabupaten Maluku Utara menjadi Provinsi berpisah dari Maluku 1999 lalu,  sejumlah kecamatan ikut dimekarkan menjadi kabupaten. Daerah yang dimekarkan itu adalah Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai. Sementara  kabupaten yang sebelumnya telah ada yakni Kabupaten Maluku Utara berpindah ke Jailolo menjadi Kabupaten Halmahera Barat,  Kabupaten Halmahera Tengah  pindah ke Weda dan Kota Ternate.

Pasca pemekaran ada sejumlah persoalan menghadang. Yakni munculnya masalah konflik tapal batas.  Hampir semua kabupaten/kota di Maluku Utara berkonflik  soal batas wilayah. Beberapa kasus yang mengemuka misalnya kasus konflik enam desa antara Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Kasus batas wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan dengan Kota Tidore Kepulauan. Bahkan terbaru konflik batas wilayah antarkelurahan di Kota Ternate, antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome. Dua kelurahan ini berseteru bahkan saling bentrok hingga menimbukan korban.

Bicara soal konflik batas wilayah, hal ini sudah menjadi masalah laten. Kasus enam desa antara Halut dan Halbar hingga kini tidak bisa diselesaikan. Pemerintah pusat sudah menyelesaikan dengan memutuskan daerah ini masuk Halmahera Utara. Meski demikian masyarakat enam desa terdiri dari   Desa Dumdum, Akesahu, Akelamo, Tetewang, Bobane Igo dan Desa Pasir Putih itu, masyarakatkan  menjadi terbelah. Ada yang mau masuk Halmahera  Utara tetapi ada yang menolak dan tetap memilih di Kabupaten Halmahera Barat.   

Akar konflik batas wilayah ini sampai sekarang belum diselesaikan. Apalagi saat ini bercokol PT NHM perusahaan tambang emas yang

Tulis Komentar Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar