Kasus ADD Rp 1,6 M Mulai Diproses

By Andhy EH 24 Des 2016, 22:07:10 WITTelusur Pulau

Kasus ADD Rp 1,6 M Mulai Diproses

Hari Ini Mantan Bendahara BPMD Diperiksa Kejari

MOROTAI- Kejaksaan Negeri (Kejari) Morotai Selatan (Morsel) menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap mantan bendahara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai Heni Laurens.  Heni diperiksa terkait penggunaan  Dana Desa (ADD) tahun 2013 yang digunakan oleh Kepala Desa (Kades) untuk perjalanan dinas.

Kepala Kejari Morsel Asnawi Mukti  pada   wartawan Rabu (30/3)  mengatakan, Dugaan tindak pidana korupsi (tipiikor) penggunaan dana desa 2013, di BPMD dengan anggaran Rp1,6 miliar itu statusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.  "Sperindik kasus ADD statusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan pada 23 Maret 2016,"katanya.

Menindaklanjutinya Kasirpidisus  masih di Ternate untuk  sidang Tipikor,  karena itu untuk pemeriksaan  dijadwalkan Jumat 1 April 2016.

Kasus penyelahgunaan ADD tahun 2013 baru akan dimulai untuk meminta keterangan terhadap para saksi.  "Kasus ini baru akan dimulai untuk meminta keterangan terhadap saksi, adapun pemeriksaan terhadap para Kades sebelumnya masih dalam tahap penyelidikan.Saat ini statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan,"jelasnya.

Menurut Asnawi, untuk penyelidikan saksi, selain 63 Kades yang sudah dipanggil, masih ada beberapa lagi yang sudah dimintai keterangan.Misalnya, mantan Kepala BPMD Abubakar A. Haerudin, mantan Kepala DPKAD Mahmud Lasidji, dan bendahara BPMD Heni Laurens. "Anggaran ini seharusnya digunakan untuk pembangunan di masing-masing desa, tapi digunakan untuk perjalanan dinas, padahal sesuai aturan Bupati untuk ADD sudah jelas penggunaan dan fungsinya,"jelas Asnawi.(kus)


Tulis Komentar Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar