Kabupaten/Kota Butuh Perda Hutan Desa

By 26 Des 2016, 14:56:37 WITLingkungan Hidup

Kabupaten/Kota Butuh  Perda  Hutan Desa

WALHI Bedah Permen  Nomor 2.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016

TERNATE-  Pemerintah saat ini telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 2.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial memberikan isyarakat bagi pemerintah daerah untuk segera menindaklanjutinya dengan membuat Perda tentang hutan desa atau hutan kemasyarakatan. Setidaknya ini adalah semangat yang ditangkap LSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)  Daerah Maluku Utara, untuk segera mendorong adanya Peratuan daerah (Perda) tentang  hutan desa  atau kemasyarakatan di Maluku Utara.

Dosen Fakultas Hukum Unkhiar yang memfokuskan riset pada hukum Lingkungan Arisa Murni Rada MH saat menyampaikan materi dalam Focus Discussion Group (FGD)  WALHI Malut membahas Startegi pengelolaan hutan lestari upaya membedah Permen KLHK 832016 mengatakan,  ada banyak strategi untuk Pengelolaan Hutan Lestari. Termasuk, Pemberian izin untuk pengelolaan hutan sosial.

Adanya Permen ini membuka ruang kepada daerah untuk mengusulkan hal ini termasuk  mendorong untuk pembuatan Perdanya. Kesempatan itu Arisa turut menyinggung soal prosedur penyusunan  n dan pengusulan Ranperda   hutan Desa   atau hutan kemasyarakatan jika nanti akan dibuat oleh Walhi. Menurutnya untuk WALHI yang berencana mendorong adanya pembuatan Perda hutan kemasyarakatan di Tidore terutama untuk studi kasus di Desa Kalaodi yang berada di tengah hutan lindung dirasa sangat penting.

Kelurahan Kalaodi  yang merupakan  Daerah yang berada  di kawasan hutan lindung Tagafura, masalah yang dihadapi saat ini adalah menyangkut proses  proses legal  terkait ruang yakni hutan mereka.  “Di sini sumber pen

Tulis Komentar Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar