Ini Catatan untuk Negara di Hari Nelayan Nasional

Berita Populer

• “Sultan Tidore, Morotai dan Jokowi.”
• Survei Kecil Kondisi Listrik Pulau-pulau di Maluku Utara
• “Dunia Maluku”
• NKRI, Archipelago atau Negara Kepulauan
• “Catatan Kebudayaan; Rumahku Ternate”

Berita Terkait

• Pertamina Realisasikan BBM Satu Harga di Pulau Terluar Morotai.0
• Mahmud Badaruddin II, Sultan Palembang yang Diasingkan ke Ternate0
• Uniknya Batu Gong di Pulau Taliabu 0
• Sagu Tak Lagi Menjadi Makanan Pokok Warga Pulau Tidore0
• Tarian Cakalele di Pulau Bacan Pecahkan Rekor MURI 0

Oleh: Mahyudin Rumata

Ketua PB HMI Bidang Agraria dan Kemaritiman

Hari ini tepatnya 06 April 2017, di peringati sebagai Hari Nelayan Nasional yang ke 57, namun nasib para nelayan kini belum menunjukkan tanda-tanda kearah kesejahteraan.

Nasib para nelayan masih berada dalam skema kemiskinan struktural, itu nampak terlihat dari meluasnya perampasan wilayah pesisir yang menjadi tempat tinggal dan ruang hidup masyarakat terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Contoh perampasan ruang wilayah kelola para nelayan tersebut adalah dengan maraknya aksi reklamasi yang di dorong oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, kebijakan penetapan 10 Kawasan Strategis Pariwisara Nasional (KSPN) adalah gaya baru perampasan ruang wilayah kelola para nelayan.

Perampasan ruang yang meluas oleh sejumlah pihak tersebut, sangat mempengaruh kesejahteraan para nelayan. Karena situasi tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosiologis nelayan dalam beraktivitas di wilayah pesisir ruang kelola mereka.

Selain 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), data PB HMI Bidang Agraria dan Kemaritiman (disadur dari berbagai sumber), terdapat 25 kawasan pesisir yang di reklamasi, secara komulatif telah menggeser sedikitnya 13.433 nelayan dengan melibatkan 18.151 KK dari wilayah kelolanya.

Akibatnya para nelayan tersebut di paksa mencari mata pencaharian lain di luar tradisi melaut yang telah ratusan tahun mereka lakoni. Di balik alih fungsi mata pencaharian tersebut, ironisnya adalah adanya peran negara yang di ketahui ikut mendukung program pergeseran para nelayan tersebut.

Sejumlah fakta di atas, telah menegaskan bahwa perampasan ruang wilayah kelola para nelayan telah terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang sulit untuk di batasi karena adanya dukungan yang sscara langsung oleh negara.

Kirany