ICW: Penegak Hukum Harus Berani Jerat Korporasi

By Kabar Pulau 20 Jan 2017, 16:28:35 WITLingkungan Hidup

ICW: Penegak Hukum Harus Berani Jerat  Korporasi

20 Perusahaan Kehutanan di  Riau Diduga Rugikan Negara Rp 1,7 T

JAKARTA- Saat ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016). Perma yang disahkan pada 29 Desember 2016 ini mengatur pedoman penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi, termasuk dalam perkara korupsi. Karena itu Indonesia Corruptian  Watch   meminta aparat penegak hukum harus berani menjerat korparasi yang terlibat dalam   perkara korupsi. Rilis ICW yang diterima kabarpulau.com Jumat (20/1) menjekaskan,  penerbitan Perma 13/2016 ini harus disambut baik  sebagai langkah aktif MA mendukung upaya pemberantasan korupsi, terutama yang  dilakukan leh korporasi.

Melalui Ketua Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lola Easter menyatakan sebagaimana diketahui, sejak pengesahan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), baru 1 (satu) korporasi yang berhasil dijerat dalam perkara korupsi.

 

Padahal, penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dalam perkara korupsi sebetulnya  sudah diakomodasi dalam UU Tipikor. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda, sedangkan pasal 18 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Menurutnya,  dalam Pasal 20 UU Tipikor sendiri menyebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. “Dasar hukum ini sepatutnya sudah cukup untuk aparat penegak hukum melakukan penindakan korups

Tulis Komentar Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat Semua Komentar

Tulis Komentar